Papua
Milik Indonesia !!!
Jurnal
ini tidak mendukung papua barat merdeka. Papua barat harus bersatu dengan NKRI, karena
papua barat adalah bagian dari NKRI dan milik NKRI. Itu terbukti pada
PEPERA tahun 1969 bahwa papua sah menjadi bagian dari NKRI dan ini diperkuat
oleh masyarakat papua yang ingin bergabung dengan rebublik indonesia. Namun, konflik papua barat yang ingin
memerdekakan diri kini semakin terdengar. Ini sesuai dengan artikel Eben
Kirksey dengan judul “Don’t Use Your Data as a Pillow” ketika Eben melakukan
penelitian dan datang ke papua untuk menyelesaikan thesisnya, Eben malah
tertarik dengan konflik papua yang ingin merdeka dari Indonesia. Lalu, apa
penyebab konflik papua? Dan apa dampak bagi Indonesia jika Papua Barat merdeka?
Tentu, ini akan merusak sejarah bangsa
Indonesia.
Ini
beberapa sejarah perjuangan Bangsa Indonesia merebut Papua Barat dari belanda. First, latarbelakangnya apabila ditinjau dari segi sejarah , bahwa
Konferensi Meja Bundar (in 1949) yang dilakukan untuk mengatur penyerahan kedaulatan
Indonesia diwarnai dengan usaha licik Belanda yang ingin terus mempertahankan
Irian Barat (New Guinea) dengan alasan kesukuan. Akhirnya KMB memutuskan penyelesaian
Irian Barat akan ditentukan dalam masa satu tahun setelah penyerahan kedaulatan
melalui perundingan antara RIS dengan Kerajaan Belanda.
Belanda tetap mempertahankan
Irian Barat sebagai jajahannya, dan memasukan wilayah Irian Barat ke dalam
Konstitusi nya pada tanggal 19 Pebruari 1952.
Dengan demikian Belanda
sendiri telah melanggar isi Round Table Conference yang telah disepakati
dengan RIS. Second, Perundingan Bilateral Indonesia Belanda.Pada
tanggal 24 Menteri Uni Belanda - Indonesia. Konferensi
memutuskan untuk membentuk suatu komisi yang anggotanya wakil-wakil Indonesia
dan Belanda untuk menyelidiki masalah Irian Barat. Hasil kerja Komisi ini harus
dilaporkan dalam Konferensi Tingkat Menteri II di Den Haag pada bulan Desember
1950. Ternyata pembicaraan dalam tingkat ini tidak menghasilkan penyelesaian
masalah Irian Barat.
Third, Melalui Forum PBB.
Setelah perundingan bilateral yang
dilaksanakan pada tahun 1950, 1952 dan 1954 mengalami kegagalan, Indonesia
berupaya mengajukan masalah Irian Barat dalam forum PBB. Sidang Umum PBB yang
pertama kali membahas masalah Irian Barat dilaksanakan tanggal 10 Desember
1954. Sidang ini gagal untuk mendapatkan 2/3 suara dukungan yang diperlukan
untuk mendesak Belanda. Fourth, Dukungan Negara Negara Asia Afrika (KAA). Gagal
melalui cara bilateral, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi secara regional
dengan mencari dukungan dari negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika
yang diadakan di Indonesia tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara-negara di
kawasan Asia Afrika, secara bulat mendukung upaya bangsa Indonesia untuk
memperoleh kembali Irian sebagai wilayah yang sah dari RI. Namun
suara bangsa-bangsa Asia Afrika di dalam forum PBB tetap tidak dapat menarik
dukungan internasional dalam sidang Majelis Umum PBB. Fifth, Trikora (in 1961), New York
Agreement and Pepera
(in 1969).
Papua merupakan wilayah dengan kekayaan
alam yang melimpah, sehingga tidak heran jika aktivitas yang dilakukan oleh
pihak-pihak asing di wilayah ini seringkali semata-mata hanya karena ingin
memperoleh keuntungan dari kekayaan alam yang begitu sangat menjanjikan.
Seringkali yang terlihat adalah masyarakat Papua tidak ikut merasakan kekayaan
alam yang berada di bumi kelahirannya, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia
dan aksesibiitas. Sekarang ini timbul permasalahan baru yaitu keberadaan
separatis Papua Merdeka yang membuka kantor perwakilan Papua merdeka di Kota
Oxford, keberadaan ini harus dipandang dengan cermat apa sebenarnya tujuan
Dewan Kota Oxford membuka kantor perwakilan untuk masyarakat Papua? apakah ada
tujuan lain selain perjuangan HAM yang digaung-gaungkan tersebut.
Jika Dewan Kota melakukan perjuangan agar
Papua menjadi Negara yang Merdeka, berarti Dewan Kota tersebut tidak
menghormati dan mengakui bahwa Papua adalah bagian dari Kesatuan NKRI. Untuk
itu pemerintah Indonesia harus berjuang untuk melawan Pemerintahan Dewan Oxford.
Jangan sampai menimbulkan kekhawatiran baru dimana keberadaan separatis papua
merdeka di motori oleh negara lain, sehingga dikhawatirkan diplomasi
Bangsa Indonesia tidak kuat untuk mempertahankan Papua. Jangan sampai ini
terjadi.
Jadi
jangan biarkan permasalahan dalam negeri Indonesia dicampuri oleh negara asing,
karena mereka hanya mempunyai kepentingan lain atas kondisi yang ada. Bangsa
Indonesia harus memperjuangkan Papua sebagai Kesatuan NKRI.
References
:
Diunduh
tanggal 29 April 2014 pukul 16.00
Diunduh
tanggal 29 April 2014 pukul 16.20
Diunduh tanggal
29 April 2014 pukul 16.30
